-- advertise --

Soal DPT WNA, Bawaslu: Bakal Nambah

0

-- advertise --

RAGAMPOST.COM, Jakarta – Bawaslu telah mendata jumlah dugaan sejumlah pemilih warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan, berdasarkan hasil penelitian faktual Bawaslu, jumlah tersebut berpotensi bertambah.

“Hingga 8 Maret 2019, terdapat 158 orang yang berstatus WNA diduga masuk dalam DPT. Prediksi saya bakal nambah. Karena kan sifatnya faktual, tidak sekedar data-data yang muncul itu,” ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jumat (8/3/2019).

Meski demikian, terang Afif, ada hal lain yang perlu diperhatikan selain jumlah DPT yang bertambah atau berkurang. Yaitu, langkah antisipasi untuk membersihkan DPT WNA.

“Semangat untuk membersihkan baik kita (Bawaslu), KPU, itu juga harus menjadi salah satu kunci. Memastikan Pemilu kita berlangsumg dengan baik, semua hak-hak pilih warga terjaga. Tidak ada orang yang tidak menggunakan hak pilih hanya karena alasan teknis tidak ngurusin surat pindah dan lainnya,” papar Afif.

Seperti diketahui, data DPT WNA di Provinsi Bali berada di urutan pertama dengan jumlah 36 orang. Kemudian disusul Jawa Barat 29 orang, Jawa Timur (37 orang), Jawa Tengah 18 orang, Yogyakarta (10 orang) dan Banten (7 orang). Untuk Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat masing-masing 6 orang. Sedangkan di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara masing-masing 2 orang. Lalu, lima provinsi lainnya masing-masing satu orang. Yaitu, Jakarta, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Sulawesi Tengah.

“Tentu data yang kita ambil masih kita kategorikan dugaan untuk nanti ditindaklanjuti terkait pengawasan DPT WNA,” tutur Afif.

Hasil analisis tim Bawaslu menduga, akar permasalahan kemunculan WNA masuk dalam DPT disebabkan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Khususnya, proses yang tidak sesuai prosesdur. Artinya, tidak dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

“Ya, kan kita harus fair juga. Nggak usah menyalahkan orang lain seakan-akan kita semua benar. Kalau dibilang ada, ya ada. Tapi kan, kita harus cari jalan keluar untuk penyelamatan hak pilih sekarang. Tidak usah saling menuding segala macam,” imbau Afif.

Hal lain yang menjadi penyebabnya, kata Afif, yakni terkait larangan WNA menjadi pemilih yang belum sepenuhnya dipahami oleh petugas di lapangan.
Menurut Afif, sepanjang seseorang sudah lama tinggal di Indonesia, bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI. Melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih. Sehingga petugas coklit langsung mencatatnya dalam daftar pemilih.

“Hak pilih itu hak individu orang yang tidak sah memilih kemudian menggunakan untuk memilih itu bisa dampaknya serius, termasuk orang yang memilih lebih dari sekali. Jadi ini soal akurasi data yang jadi hak dasar warga,” demikian Afif. [tsr]



Reporter  :   
Editor       :
Berita Terbaru lainnya