-- advertise --

Demi Stabilitas Pemerintahan, Sekjen Bawaslu Tawarkan Sistem Pemilu MMM

0

-- advertise --

RAGAMPOST.COM, Bandung – Rezim pemerintahan berganti seiring perubahan elite politik melalui Pemilu. Namun relasi kompleks antara Presiden dan DPR terus berulang.

Pernyataan tersebut merupakan hasil penelitian dan analisis disertasi berjudul “Implikasi Sistem Pemilu Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial Pada Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)” karya Gunawan Suswantoro.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu itu, sistem pemilu proporsional terbuka disinyalir sebagai faktor utama dari kompleksitas relasi antara Presiden. Terutama dalam persetujuan kebijakan dengan DPR.

“Kondisi ini tampak jelas terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden SBY,” kata Gunawan saat sidang terbuka disertasi di Gedung Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/2/2019) pagi.

Hal ini memicu pertanyaan penelitian dalam disertasi Gunawan. “Bagaimana proporsionalitas sistem pemilu di Indonesia memengaruhi komposisi partai politik di DPR yang dapat berdampak pada kinerja sistem pemerintahan Presidensial?”

Berdasarkan hasil penelitian disertasinya, Gunawan menemukan empat hal penting. Pertama, di antara pemilu 1999-2014, bisa dikatakan sistem pemilu 2009 yang paling tidak proporsional.

Indeks Least Square Pemilu 1999 menunjukkan angka 3,19. Disusul Pemilu 2004 di angka 4,16, Pemilu 2009 sendiri di angka 6,15, dan terakhir Pemilu 2014 di angka 2,45. “Semakin besar angka menunjukkan bahwa sistem pemilu semakin tidak proposional,” ungkapnya.

Kedua, sistem proporsional terbuka; Jumlah peserta pemilu yang banyak, metode konversi suara dengan Kuota Hare; dan Suara habis dibagi di provinsi atau dapil.

Ketiga, jumlah partai dalam parlemen melebihi ENPP, misal pada Pemilu 2004 angka ENPP sebesar 7,08, artinya hanya 7 dari 16 partai yang efektif mempengaruhi kebijakan. Sedangkan 9 partai sisanya tidak efektif mempengaruhi kebijakan. Terakhir, pola koalisi pada saat pemilu tidak sama dengan koalisi pemerintahan.

Demi menjaga stabilitas pemerintahan, Gunawan menawarkan formulasi sistem pemilu melalui Sistem Pemilu paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM). Hal ini diyakini dapat menggantikan sistem proporsional terbuka.

“Sistem ini merupakan pencampuran dari majoritharian (distrik) dan proporsional daftar baku,” urainya.

Menurut Gunawan, majoritharian dengan proporsi 18 persen, proporsional daftar baku dengan proporsi 82 persen dari 575 kursi di DPR. Mekanisme pencalonan proprosional dengan daftar baku memberikan ruang otoritas bagi partai politik untuk menentukan bakal calon legislatif yang akan duduk di DPR.

Kedua, sistem pemilu MMM ini memunculkan kebutuhan pengaturan ulang daerah pemilihan (dapil) DPR RI. Artinya, dibutuhkan sebanyak 106 daerah pemilihan. Dengan acuan, berdasarkan proporsi pembagian jumlah kursi 18 persen majoritarian dan 82 persen proporsional daftar baku. Serta untuk mempertemukan jumlah kursi (district magnitude) antara 2 sampai dengan 6 di setiap daerah pemilihan.

Ketiga, penentuan district magnitude 2 sampai dengan 6 diharapkan dapat menyederhanakan jumlah partai politik yang masuk di DPR. Diharapkan partai politik di DPR yang efektif mempengaruhi pembahasan kebijakan dapat terwujud. Hingga pada gilirannya akan mengefektifkan berjalannya pemerintahan.

Keempat, metode konversi suara menjadi kursi dengan menggunakan metode Sainte Lague Modifikasi (Divisor 1,4; 3; 5; 7; dst). Penggunaan metode ini diharapkan dapat mendorong upaya penyederhanaan partai politik dengan cara yang lebih moderat.

Selain itu, metode ini memberikan insentif terhadap partai besar. Namun masih memberi ruang bagi partai menengah untuk dapat terpilih menjadi bagian dari lembaga legislatif.

Kelima, metode coblos sebagai cara menghindari kesalahan pemilih dalam memilih. Sehingga banyak suara yang hilang karena dianggap tidak sah.

Keenam, berkaitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, Gunawan mengusulkan pelaksanaan pemilu serentak secara nasional untuk pemilihan Presiden, DPR, dan DPD.

Sedangkan pemilu di daerah dilaksanakan serentak untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dalam waktu 30 bulan setelah pelantikan Presiden. Pilihan jeda waktu 30 bulan didasari alasan agar Presiden terpilih dapat menjalankan sebagian besar dari programnya terlebih dahulu.

Hadir dalam sidang disertasi terbuka tersebut beberapa tokoh nasional, partai politik, akademisi, serta jajaran anggota Bawaslu serta seluruh ketua dan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia. [tsr]



Reporter  :   
Editor       :
Berita Terbaru lainnya