-- advertise --

Hadapi Sengketa Lahan Dengan Pelindo, Warga Kampung Japat Butuh Sertifikat

0

-- advertise --

RAGAMPOST.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra dan rombongan kembali berdialog dengan masyarakat Kampung Japat, Pasar Ikan, Jakarta Utara (Jakut), Minggu (3/3/2019). Dialog kali ini membahas persoalan lahan warga.

“Lahan yang jadi permasalahan bersebelahan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah ada sejak abad 13 Masehi,” kata Yusril melalui siaran persnya, Senin (4/3/2019).

Yusril menjelaskan, lahan eks vervonding Belanda itu ditinggalkan sejak Indonesia merdeka. Sehingga digarap oleh warga sejak tahun 1950 dan kini menjadi perkampungan yang padat penghuni.

Kemudian, di tahun 1990, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT Pelindo. Namun PT Pelindo hingga kini tidak pernah mengganti rugi lahan warga. “Sementara rakyat yang memohon hak atas lahannya, terganjal dengan HPL Pelindo,” lanjutnya.

Sementara itu, sengketa lahan terus berlanjut. Hingga kini tidak ada penyelesaian yang kongkret. Warga melalui para Ketua RW di Kampung Japat pun meminta Yusril menyelesaikan sengketa lahan yang berkepanjangan itu.

Yusril pun bersedia setelah warga memberi kuasa hukum kepadanya. Pria yang pernah mendaftar sebagai Bacawagub DKI itu akan bekerjasama dengan para Ketua RW dan RT serta tokoh-tokoh masyarakat. Khususnya, yang selama ini terlibat dalam perjuangan sertifikasi tanah di Kampung Japat.

“Sebagai langkah pertama, saya akan segera membuka pembicaraan dengan Pelindo dan Kepala BPN Jakut. Hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi,” ungkap mantan Menkumham itu.

Dengan program sertifikasi tanah rakyat, terbuka saja peluang bagi Pemerintah untuk mencabut HPL atas nama Pelindo. Setelah itu, lahan disertifikasi atas nama warga yang selama ini telah bermukim di sana.

Atau sebaliknya, Pelindo berkepentingan untuk memanfaatkan lahan itu untuk perluasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Maka Pelindo wajib membebaskan lahan dengan ganti rugi seseuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau semua jalan perundingan melalui jalan buntu, saya bersedia untuk bertindak mewakili warga menggugat BPN dan Pelindo ke Pengadilan Negeri Jakut,” demikian Yusril.

Hadir dalam dialog tersebut, Ketua RW, ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan 200an warga. [tsr]



Reporter  :   
Editor       :
Berita Terbaru lainnya