-- advertise --

Ombudsman Segera Tindak Lanjut Aduan Bumigas Terhadap Dirjen EBTKE ESDM

0

-- advertise --

RAGAMPOST.COM, Jakarta – Ombudsman RI akan menindaklanjuti aduan PT Bumigas Energi terhadap Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Khususnya, terkait dugaan campur tangan dalam proses hukum perdata antara Bumigas dengan PT Geo Dipa di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Suruh mereka nanya sebagai pelapor perkembangannya seperti apa, kan sudah ada prosedurnya. Tentunya kita akan pelajari seperti apa,” kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai di kantornya, Rabu (27/2/2019).

Sementara itu, menurut Komisioner Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala, bentuk aduan Bumigas Energi ke Ombudsman adalah langkah yang tepat. Ombudsman mengaku menerima banyak aduan perkara pertambangan. Ombudsman pun tidak tinggal diam. “Masih ada lebih dari dugaan,” timpal Adrianus.

Pemerintah, papar Adrianus, harus netral dan memberikan solusi jalan tengah antara perkara Bumigas dengan Geo Dipa. “Ini ceritanya apa nih? Kok pemerintah melindungi? Seharusnya regulator dan stay cool ya pada semua pelaku bisnis,” tuturnya.

Komisioner Ombudsman lainnya, Ahmad Alamsyah Saragih menegaskan, pihaknya tidak ragu akan menindaklanjuti aduan tersebut. Sekalipun terlapor adalah pemerintah. “Enggak (ragu). Tegas, kita tindak lanjut. Kalau (pemerintah) tidak salah, yah kita bilang enggak salah,” tegasnya.

Menurut Alam, Ombudsman akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Geo Dipa dan Dirjen EBTKE ESDM terhadap Bumigas Energi. “Kalau yang sifatnya darurat begini lebih baik dipertemukan saja. Karena ada Pertamina, asosiasi dan sebagainya,” kata Alam.

Alam menjelaskan, mekanisme diterimanya atau tidak laporan tersebut sudah diputuskan Ombudsman dalam rapat pleno selama 14 hari kerja. Selanjutnya akan dibentuk tim yang membidangi pertambangan.

“Kadang juga kalau dia sudah diperiksa dan ada hasil beberapa laporan penindakan korektif kita pantau lagi selama 30 hari. Dalam pemeriksaan terjadi konfirmasi dan sebagainya,” jelas Alam.

Terpisah, komisioner Ombudsman Laode Ida menambahkan, laporan tersebut akan ditangani jika sudah melalui bagian penerimaan litigasi dan verifikasi. “Kalau memenuhi syarat administrasi dan formal itu langsung dibawa ke pleno,” kata Komisioner Ombudsman bidang pertambangan itu.

Apabila dari hasil rapat pleno laporan tersebut memenuhi syarat, lanjut Laode, Ombudsman akan memanggil Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. “Pihak-pihak yang terkait akan diklarifikasi, terlapor akan dmintai keterangan baik tulis maupun lisan,” tandas Laode.

Untuk diketahui, sebelumnya Bumigas Energi melalui kuasa hukumnya, Bambang Siswanto mengirimkan surat ke Ombudsman, 11 Januari 2019 lalu, perihal tanggapan atas jawaban Dirjen EBTKE ESDM dalam surat nomor 328/06/DJE/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Dalam surat tersebut, Bumigas Energi menindaklanjuti jawaban terlapor. Dimana terlapor menjelaskan adanya proses hukum perdata dalam tingkat kasasi di MA sebagai suatu jawaban yang mengada-ada dan tidak relevan.

Dirjen EBTKE ESDM, bukanlah sebagai pihak dalam perkara kasasi di MA sehubungan dengan perkara PT Geo Dipa Energi melawan Bumigas Energi. Dalam hal ini terkait perkara pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bumigas Energi meminta klarifikasi Dirjen EBTKE ESDM terkait ada atau tidak izin usaha pertambangan panas bumi Geo Dipa Energi di wilayah Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat.

Dalam surat itu, Bumigas Energi mempertanyakan maksud dan tujuan jawaban Dirjen EBTKE kepada Ombudsman yang justru terkesan mencampuri perkara hukum pihak lain dengan membela Geo Dipa Energi. “Semakin memperlihatkan adanya maladministrasi dalam menjawab permohonan klarifikasi,” kata Bambang dalam surat itu. [tsr]



Reporter  :   
Editor       :
Berita Terbaru lainnya