-- advertise --

Menpar: Pariwisata Indonesia Terbaik 9 di Dunia

0

-- advertise --

RAGAMPOST.COM, Jakarta – Pariwisata Indonesia menjadi penghasil devisa terbesar nasional. Hal ini dikatakan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/1/2019) pagi. “Pertumbuhan pariwisata di Indonesia berada di peringkat sembilan dunia,” kata Arief.

Arief menambahkan, 70 persen wisatawan sudah menggunakan teknologi digital. Selain itu, Indonesia telah menerima 66 penghargaan sebagai Wonderful Indonesia. “Indonesia juga merupakan negara teraman nomor sembilan di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar warganet dapat berhati-hati saat menggunakan media sosial (medsos). Menurut Tito, jika salah dalam menggunakan medsos, akan sangat berpengaruh pada suatu negara.

Untuk menyerang suatu negara, tutur Tito, tidak perlu berasal dari negara yang sama. Namun dapat dilakukan juga dari negara lain.

“Kalau jaman dahulu, untuk menghancurkan sumber energi, jaringan komunikasi dan sistem perbankan, melalui bom. Tetapi, saat ini semua itu bisa di hack melalui internet,” ujar mantan Kepala Badan Nasional Penanggulanan Teroris itu.

“Seiring dengan perkembangan tersebut, upaya Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum telah dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana siber yang mengancam keberlangsungan negara,” tambah Kapolri.

Tito juga menyadari bahwa sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang penting untuk dilakukan pengamanan baik dalam keadaan normal maupun pasca bencana. Sehingga keamanan yang tercipta akan berdampak baik pula untuk sektor pariwisata Indonesia dan keadaan ekonomi Indonesia.

Nota Kesepahaman antara Polri dengan beberapa Kementerian dan Lembaga di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/1/2019) pagi. (Ist)

MoU itu juga melibatkan Kementerian ESDM, Lembaga Penjamin Simpanan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengusulkan agar dibentuk working group kecil. Tujuannya, untuk mengetahui tupoksi masing-masing pihak yang terlibat dalam MoU.

“Sehingga tujuan penegakan hukum yang utamanya dilakukan secara preventif dapat terlaksana dengan baik. Harapan ke depannya agar Satgas BBM yang telah dibentuk dapat berjalan dengan efektif,” harap Jonan.

Selain kapolri, Menpar dan Menteri ESDM, hadir juga beberapa pejabat terkait lainnya yang terlibat dalam MoU. Antara lain, Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. Serta Wakapolri, Komjen Ari Dono Sukmanto, para pejabat utama Mabes Polri dan pejabat jajaran Kementerian/Lembaga. (tsr)



Reporter  :   
Editor       :
Berita Terbaru lainnya